Ciamis, 31 Juli 2025 — Dalam upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang menggelar kegiatan koordinasi awal Program Luas Tambah Tanam (LTT) dan Optimalisasi Lahan (OPLAH) di Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 458/Kpts./PW.020/M/06/2025 yang menunjuk BBPP Lembang sebagai Penanggung Jawab Lapangan Program Swasembada Pangan Tahun 2024–2025 untuk wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Ciamis.
Acara koordinasi diselenggarakan pada Kamis, 31 Juli 2025, bertempat di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, dan dihadiri oleh para Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan se-Kabupaten Ciamis, serta jajaran teknis dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis.
Dalam kegiatan ini, BBPP Lembang menyampaikan pentingnya sinergi antar-stakeholder dalam mewujudkan program prioritas Kementerian Pertanian, khususnya dalam mendukung peningkatan produksi pangan strategis seperti padi dan jagung melalui integrasi LTT dan OPLAH.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi langkah awal yang memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, serta membangun komitmen bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui LTT dan optimalisasi lahan,” ujar perwakilan BBPP Lembang.
Komitmen Ciamis Menuju Swasembada Pangan
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, Ape Ruswandana, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa swasembada pangan merupakan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, dan oleh karenanya menjadi komitmen utama sektor pertanian Ciamis di tahun 2025.
“Untuk mendukung Program Prioritas Kementan 2025 dalam mewujudkan Swasembada Pangan, ada beberapa hal yang menjadi kunci, seperti: penyediaan alsintan dan pupuk subsidi, cetak sawah seluas 225 ribu hektare, optimalisasi lahan 500 ribu hektare, peningkatan produksi padi dan jagung, penyiapan benih unggul, hingga penguatan pertanian modern melalui petani milenial,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa dasar pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut mengacu pada KEPMENTAN Nomor 458 Tahun 2025, yang menjadi pijakan legal pelaksanaan program swasembada pangan di daerah.
Untuk Kabupaten Ciamis sendiri, target kegiatan tahun 2025 meliputi:
-
Optimalisasi lahan (OPLAH): seluas 1.425 hektare
-
Target Luas Tambah Tanam (LTT) padi reguler: 84.056 hektare
-
Target penguatan Brigade Pangan: 7 unit
Sementara itu, realisasi tanam padi hingga 30 Juli 2025 telah mencapai 4.176 hektare, dari total kesanggupan sebesar 4.193 hektare, atau mencapai 99,58%. Bahkan, kinerja harian tanam tercatat mencapai 109,44%, menunjukkan antusiasme dan kesiapan petani di lapangan.
Sedangkan untuk kesanggupan LTT padi pada bulan Agustus 2025, Ciamis menargetkan 1.810 hektare, dan ditambah rencana tanam komoditas lainnya seperti jagung, hortikultura, kedelai, dan kacang hijau seluas 337 hektare.
Kolaborasi Pusat-Daerah Jadi Kunci Keberhasilan
BBPP Lembang sebagai perwakilan pusat juga menyatakan komitmennya dalam mendampingi dan mengawal pelaksanaan program ini, tidak hanya secara administratif namun juga melalui pendampingan teknis dan pelatihan bagi petani serta penyuluh.
“Kami akan terus bersinergi dengan Dinas Pertanian dan seluruh stakeholder di Kabupaten Ciamis agar program ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujar narasumber dari BBPP Lembang.
Kegiatan koordinasi ini juga dimanfaatkan untuk menyusun strategi lapangan, mengidentifikasi potensi kendala, serta membangun komunikasi lintas wilayah agar pelaksanaan LTT dan OPLAH dapat berjalan lancar dan efektif. Dalam kegiatan ini, konsumsi peserta difasilitasi oleh BBPP Lembang, sementara dukungan tempat dan pelaksanaan difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.
Langkah Awal Menuju Pertanian Tangguh dan Mandiri
Dengan dilaksanakannya koordinasi awal ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat menyamakan visi dalam mewujudkan pertanian yang berdaulat, berkelanjutan, dan menjamin kesejahteraan petani.
Program LTT dan OPLAH bukan hanya tentang peningkatan angka produksi semata, namun juga bagian dari upaya besar untuk menjaga kedaulatan pangan nasional, menghadapi perubahan iklim, dan memperkuat struktur ekonomi desa melalui sektor pertanian yang modern dan inklusif.